Pacitan – Puluhan mahasiswa Pacitan menggelar aksi unjuk rasa di depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) di Jalan Veteran. Mereka mendesak lembaga tersebut memperbaiki layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat.
“Bobroknya manajemen berdampak pada carut marutnya pelayanan. Di setiap desa (pemohon) mengeluarkan biaya tinggi untuk dicetaknya dokumen kependudukan,” ucap Imam Rifa’i, koordinator aksi sekaligus Ketua HMI Cabang Pacitan, Senin (24/8/2020).
Ungkapan itu merujuk pada layanan dokumen kependudukan yang tidak sekali jadi. Hal ini sangat memberatkan terutama warga yang tinggal di pelosok pedesaan. Bahkan karena alasan ingin segera memperoleh dokumen kependudukan, disinyalir ada yang mengeluarkan uang kepada oknum petugas.
Selain menyoroti adanya peluang pungutan liar, mahasiswa juga menyoal sistem pendaftaran yang dinilainya merepotkan. Untuk menghindarkan kontak, selama masa pandemi disdukcapil memberlakukan pendaftaran permohonan melalui WhatsApp. Hanya saja, tindak lanjutnya lambat.
“Saya kira dengan sekian banyak karyawan kalau manajemennya benar, insyaallah semua bisa terlayani dengan baik,” tandas Rifa’i disambut yel-yel massa.
Selama berorasi mahasiswa juga membentangkan sejumlah poster berisi kritik. Seperti ‘Government Endi? Datamu Semrawut’, dan ‘NIK Ganda, Lemot, Antrean Menumpuk, Kuota Sangat Terbatas 100’. Kalimat terakhir merujuk pada pembatasan jumlah pemohon per hari selama masa pandemi.
Meski diwarnai suasana panas dan penjagaan ketat, namun aksi berlangsung tertib. Selama orasi mereka hanya berada di luar pagar. Hal itu karena semua pintu ke komplek kantor pemkab ditutup selama pandemi COVID-19. Satu-satunya akses hanya melalui pintu utama di bagian depan.
Kepala Dinas Disdukcapil Supardiyanto yang menemui mahasiswa mengatakan pihaknya menyambut baik masukan mahasiswa. Mantan Kasatpol PP itu juga menjelaskan jika selama ini dinas yang dipimpinnya sudah berupaya mendekatkan pelayanan masyarakat.
Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai inovasi. Saat ini, lanjut Supardiyanto, untuk kelengkapan dokumen kependudukan cukup dikumpulkan di desa. Selanjutnya, petugas Disdukcapil Pacitan yang akan pro aktif turun ke wilayah. Dengan begitu masyarakat diharapkan tidak terbebani.
“Terimakasih atas saran masukannya. Sebetulnya kita mengadakan pelayanan itu juga sampai ke masyarakat atau ke desa. Kita ada PPA, SILADES, kemudian juga ada SIKAP,” terang Supardiyanto tentang beberapa program inovasi.
Rupanya, penjelasan tersebut belum memuaskan mahasiswa. Mereka melanjutkan aksinya ke depan komplek pendopo kabupaten, Jalan JA Suprapto. Berikutnya mereka bergeser ke depan gedung DPRD, Jalan A Yani. Usai berorasi, perwakilan pengunjuk rasa melakukan audiensi dengan wakil rakyat.
Sumber: detik.com (naskah berita asli)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :