Ribuan Kepala Keluarga (KK) di kabupaten terindentifikasi tidak memiliki jamban atau tempat buang air besar. Praktis, tidak adanya jamban, meningkatkan resiko penularan penyakit berbasis kondisi lingkungan.
Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Ninik Munawati menerangkan, sebanyak 7.458 KK belum miliki jamban sehat. Itu tersebar di 18 kecamatan.
Adapun, presentase kecamatan yang sudah berstatus open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan baru mencapai 39 persen. ’’Untuk tahun ini, dari total 18 kecamatan, baru ada tujuh saja yang sudah berstatus ODF,’’ ujarnya.
Mantan Kepala Puskesmas Dawarblandong ini menyebutkan, penyebab masih tingginya angka masyarakat yang belum memiliki jamban karena berbagai faktor. Mulai dari minimnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi, faktor ekonomi, hingga nihilnya lahan untuk membuat jamban.
Baca Juga : Ning Ita Rombak 7 Pejabat, Isi Kekosongan 3 Kursi Sekretaris OPD
’’Dari data total, yang ada lahan sebenarnya banyak. Ada 6.983 KK. Sisanya belum punya jamban karena tidak ada lahan. Jika, hal ini diteruskan akan sangat berpengaruh kepada penyebaran penyakit berbasis lingkungan,’’ terangnya.
Lebih lanjut, Ninik menuturkan, upaya ODF 100 persen berupa sosialisasi tiap tahun dan pendataan ke rumah warga. Tahun ini, lanjut Ninik, pencapaian status ODF di kabupaten baru menyentuh 81 persen. Pasalnya, dari total 304 desa, masih ada 57 desa yang belum berstatus ODF.
’’Kita yang sosialisasi dan pendataan, untuk realisasi pembangunannya nanti langsung oleh DPUPR. Selain itu, kita upayakan dengan edukasi masyarakat terkait pentingnya memiliki sanitasi dan penerapan PHBS,’’ pungkasnya. (Tim/Sam)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :