Gresik – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gresik diduga disunat oknum tertentu karena tidak sesuai jumlah bantuan sebesar Rp 200.000.
Untuk mencegah kebocoran bantuan, manajemen suplier akan menerapkan pedoman umum. Mengingat di Gresik banyak suplier bayangan. Bantuan non tunai sebesar Rp 200.000 untuk masyarakat miskin sangat rawan diakali demi keuntungan suplier bayangan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik, Sentot Supriyohadi, mengatakan dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) BPNT di Bali, akan ada manajemen untuk mengatur para suplier.
Namun, pria berkacamata ini masih belum bisa menjelaskan secara gamblang seperti apa manajemen suplier.
“Benar ada manajemen suplier, tapi seperti apa, saya belum tahu karena yang datang kemarin perwakilan,” katanya, Sabtu (21/11).
Adanya manajemen ini, diharapkan bisa mengontrol bantuan untuk masyarakat miskin dari pemerintah pusat bebas dari ‘penyunatan’.
Pasalnya, penyaluran BPNT masih dalam bentuk paketan, padahal pedoman umum, KPM bisa membeli komoditi menggunakan kartu dengan cara digesek di agen e-warong.
Nyatanya, kartu itu hanya digesekkan oleh seseorang di agen bahkan kantor desa sejak pertama penyaluran BPNT. Pin KPM tercatat di kartu itu, sehingga mereka hanya menulis absen saja. Kemudian mengambil komoditi BPNT dalam bentuk paketan.
Ditambah lagi, suplier-suplier di Gresik ini sudah turut campur tangan dalam Rapat Tim Koordinasi (Timkor) kecamatan. Dalam pedoman umum maupun Permensos, suplier tidak diperkenankan mengikuti rapat tersebut.
Parahnya suplier-suplier itu sudah ditentukan wilayah penyalurannya. Padahal seharusnya, e-warong atau agen yang memilih sendiri mengambil barang dari suplier mana saja.
Terbaru komoditas yang diterima KPM di Bungah, berinisial M. Pada bulan ini, hanya menerima beras 15 kg. Kalau dihitung, hanya sekitar 11,25 kg. Beras tersebut dibungkus dengan karung polosan.
“Kalau berasnya ditotal cuma Rp 110.000 ,” kata dia.
M yang merupakan seorang pedagang ini menghitung komoditi yang diterima selain beras. Estimasi harga bawang merah 1/4 sekitar Rp 8.000, apel tiga buah Rp 5.000, kacang tanah 1/4 Rp 6.000, bawang putih 1/4 Rp 6.000 dan telur 10 butir Rp 15.000.
Jika ditotal hanya berjumlah Rp 150.000. Masih ada sisa Rp 50.000 dari jatah yang seharusnya diterima KPM sebesar Rp 200.000.
Padahal, sejak awal disorot, penyaluran BPNT di Gresik mendapat peringatan mulai dari Kadinsos Jawa Timur, Polres Gresik hingga Menteri Sosial.
Koordinator Daerah (Korda) Suwanto, kepanjangtanganan Kementerian Sosial, terkesan menghindar saat dihubungi awak media. Padahal, pria asal Mentaras, Dukun ini bertugas memberikan laporan setiap bulan ke pusat terkait penyaluran BPNT.
Seperti apa data penyaluran BPNT yang disetor ke Kemensos setiap bulannya. Sebab, temuan di lapangan, BPNT masih ada yang tidak utuh Rp 200.000.
Dihubungi melalui sambungan seluler dan pesan singkat. Suwanto hanya membalas melalui aplikasi Whatsapp (WA) saja disela-sela kesibukannya.
“Maaf mas lagi pelatihan,” tulisnya.
Sumber: tribunnews.com (naskah berita asli)
Support by : PT Media Cakrawala FM
Baca juga :