Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi bersama pemerintah desa memperkuat koordinasi untuk memasukkan data-data calon penerima bantuan menghadapi dampak COVID-19. Salah satu yang rampung dijalankan adalah tambahan kuota Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah, BST Kemensos sebagian sudah cair melalui bank BUMN dan PT Pos. Kami juga sudah menyelesaikan tambahan data dari yang semula kuota awal 32.000 KK, kini ditambah 45.108 KK. Kami lembur sampai dini hari untuk validasi dan entry data, alhamdulillah hari ini selesai,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, Lukman Hakim kepada wartawan, Minggu (10/5/2020).
“Lega rasanya, karena ini berarti makin banyak warga terdampak bisa di-cover dari berbagai bantuan pemerintah,” imbuh Lukman.
Lukman mengatakan, ada tantangan tersendiri dalam memasukkan data para penerima bantuan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
“Karena sistem Pusdatin diakses oleh seluruh pemda se-Indonesia, agar tetap lancar kami cari cara. Salah satunya, kami lembur input data di malam hari. Selama Ramadhan ini, kami mengerjakannya mulai habis tarawih sekitar pukul 21.00 WIB sampai menjelang sahur sekitar pukul 03.00 WIB. Kadang kami sahur di kantor,” terang Lukman.
Saat lembur, Dinsos tak lupa menyiapkan tambahan suplemen dan vitamin untuk para staf. Lembur juga dilakukan dengan protokol kesehatan. “Jangan sampai lembur malah sakit, makanya diberi makanan tambahan,” ujarnya.
“Kami ingin memastikan semua nama bisa ter-entry dengan tepat karena kalau tidak, bisa-bisa tambahan kuota untuk Banyuwangi dialihkan ke daerah lainnya. Kami tidak ingin porsi bantuan untuk warga berkurang atau hilang,” imbuhnya.
Lukman menjelaskan, Dinsos sendiri menangani program bantuan dari Kementerian Sosial, Pemprov Jatim, hingga APBD Banyuwangi.
“Proses lembur entry data juga terus kami lakukan untuk memastikan semua ter-cover,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja lembur. Kerja keras mereka patut dihargai karena membantu warga miskin bisa ter-cover bantuan.
“Terima kasih camat, kades, lurah, BPD, Dinas Sosial, dan OPD terkait,” ujar Anas.
Anas menambahkan, kini semua warga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Banyuwangi yang jumlahnya 193.000 KK sudah terbagi habis ke dalam berbagai skema bantuan sosial, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Bahkan, jumlahnya berlebih hingga 269.000 KK, sehingga warga non-DTKS bisa masuk.
Namun, Anas mengakui bahwa kondisi di lapangan kini sifatnya dinamis. Warga yang terdampak COVID-19 bisa saja jumlahnya terus bertambah. Untuk itu, pemkab menyiapkan pelaporan online bagi warga terdampak COVID-19 yang belum mendapatkan bantuan.
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :