Banyuwangi – Sejumlah kecamatan di Banyuwangi mulai menampilkan secara transparan data penduduk penerima dana bansos dampak COVID-19 dari pemerintah.
“Ini saya cek beberapa kecamatan dan desa sudah memulai. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua data ditampilkan,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Minggu (10/5/2020).
Dengan nama-nama penerima bansos ditempel, menurut Anas, merupakan sesuatu yang baik. Karena data penerima menjadi lebih terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa saling mengawasi.
“Pertama, ini agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kedua, dalam pendataan dimungkinkan ada error, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan, tetapi tetap perlu dikoreksi,” ujarnya.
“Langkah ini secara bertahap diikuti desa-desa dan kelurahan,” imbuh Anas.
Anas menambahkan, setiap kecamatan juga membuka tempat pengaduan dengan nomor telepon yang dipasang di spanduk.
“Jadi kanal pengaduan kita siapkan dua jalur. Pertama, jalur konvensional lewat kantor desa, kelurahan, dan kecamatan. Kedua, jalur online yang sistemnya sedang dikerjakan, Senin atau Selasa besok sudah siap diakses,” ujar Anas.
Dalam dua kanal pengaduan itu, warga bisa melaporkan dirinya sendiri, atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu dibantu. “Sistemnya by NIK, agar bisa langsung terdeteksi apakah yang warga yang dilaporkan itu sudah menerima bantuan atau belum,” ujarnya.
Saat ini, di Banyuwangi total ada 269.000 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan dari program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah; sudah melampaui data warga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 193.000 KK.
Angka penerima bantuan kemungkinan bertambah karena masih ada pengisian data lanjutan dari program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, di mana Banyuwangi mendapat tambahan kuota dari Menteri Sosial Ari Batubara.
Sementara Camat Licin, Hartono, mengatakan, pihaknya sudah mulai menampilkan data penerima bansos sejak dua hari lalu di kantor kecamatan dan desa.
“Sebanyak 1.328 penerima bantuan terpampang jelas di papan pengumuman kantor kecamatan dan desa. Warga bisa mengecek langsung, dia menerima skema bantuan yang mana. Sehingga warga tidak salah paham, misalnya karena warga lain bantuannya cair duluan. Karena jenis bantuannya memang banyak dan cairnya pun bergiliran,” urai Hartono.
Cara ini, kata Hartono, juga menjadi alat kontrol dalam memantau jumlah penerima bantuan di setiap desa berikut skema bantuannya.
Hal yang sama juga sudah dilakukan Camat Genteng, Firman Sanyoto. Di halaman kantor kecamatan, data-data ditata rapi di papan dengan menggunakan delapan binder berdasarkan desa yang ada di kecamatan itu.
“Tidak hanya di kecamatan, desa juga sudah kami minta membuat hal serupa, agar terlihat menarik. Bahkan, kami juga sudah mulai menampung laporan warga, siapa saja yang belum mendapatkan bantuan untuk kami masukkan skema yang memungkinkan,” pungkas Firman.
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :