Nganjuk – Ditemukannya beras bantuan jaringan sosial untuk warga terdampak Covid-19, dinilai ada dugaan permainan dibalik adanya pandemi Covid-19 membuat Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk geram.
“Kemarin sidak hanya tiga desa, Desa Ketawang, Desa Kedungglugu dan Desa Senjayan, semuanya masuk Kecamatan Gondang dan mengatakan (hasilnya,red) seperti itu tidak baik semuanya, itu saya buka satu-satu per saknya,” kata Edy Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, Kamis (28/5/2020).
Sebagai Ketua Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat termasuk penanganan bencana, pengadaan pangan dan logistik, Edy akan mengambil langkah cepat dengan cara memanggil dinas terkait termasuk distributor walau itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
“Saya akan panggil Dinas Sosial, sama siapa saja yang mendistribusikan beras seperti itu. Saya tidak ingin warga Nganjuk dengan adanya wabah ini dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kita menginginkan kualitas dan harga sesuai yang kita (DPRD,red) sepakati bersama-sama dengan Pemkab,” paparnya.
Tidak main -main pada nantinya bila ada indikasi dugaan permainan dalam arti aliran dana untuk memuluskan pengadaan beras untuk warga terdampak Covid-19, pihaknya akan menyerahkan kepada penegak hukum, karena pada dasarnya bantuan tersebut berupa uang 200 ribu. Namun diganti dengan beras 20 kilogram.
“Sebenarnya itu kan bantuan dari Kabupaten Nganjuk dalam bentuk uang Rp 200 ribu. Tapi dibelanjakan beras 20 kilo, seharusnya dibelikan 9500 (perkilo) itu kan kualitas bagus, yang peking 500 untuk pengepakan untuk distribusi, itu kan bisa. Kita sudah kena wabah, masyarakat tidak bisa kerja terus memberikan bantuan beras saja dipermainkan,” pungkas politisi dari partai Hanura.
Diketahui, beras bantuan jaringan sosial yang mana seharusnya Rp 200 ribu diganti beras dengan cara di kemasan ada logo Pemkab Nganjuk, bukan hanya mendapatkan sorotan dari legislatif, bahkan dari kalangan aktivis luar daerah Nganjuk.
Support by : PT Media Cakrawala FM
Baca juga :