Sudah sebulan lebih pandemi corona atau covid-19 di Gresik, bahkan telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Namun, hingga kini bantuan langsung tunai (BLT) masih belum diterima mayoritas masyarakat.
Kalangan dewan meminta agar pembagian dana jaring pengaman sosial (JPS) berupa BLT Rp 600 ribu bagi warga terdampak virus corona atau Covid-19 tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H.
Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani, meminta agar pembagian BLT itu tidak berlarut-larut.
Baik BLT dari dana desa (DD) atau JPS yang diambil dari dana APBD sebesar Rp 210 miliar sudah diterima masyarakat.
“Pembagian harus selesai sebelum Idul Fitri,” ucap Gus Yani, sapaan akrabnya, Senin (4/5/2020).
Hal ini disampaikan seusai memimpin rapat dengar pendapat dengan eksekutif terkait pendataan penerima JPS berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang bersumber dari APBD 2020.
Menurut Gus Yani, persoalan mekanisme pendataan penerima BLT yang dinilai masyarakat karut marut, akhirnya tuntas dibahas bersama pihak eksekutif dan pihak terkait seperti AKD (asosiasi kepala desa).
Rapat mengenai sinkronisasi data penerima BLT sudah rampung.
“Semua data penerima dari Bappeda sudah diserahkan ke desa-desa untuk diseleksi ulang setelah itu dibawa ke musyawarah desa (musdes) khusus untuk disahkan,” ucapnya.
DPRD Gresik telah menyetujui realokasi APBD 2020 sebesar Rp 210 miliar untuk bantuan JPS berupa BLT kepada 116 ribu KK di luar penerima BLT Dana Desa (DD).
Besarannya Rp 600 ribu per KK per bulan.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD), Nurul Yatim menyebut data penerima bantuan itu muaranya di kepala desa (Kades).
“Teman-teman kades sudah musdes, kesempatan tadi pencairan BLT DD, JPS sebelum Lebaran,” terangnya.
Terkait data sempat simpang siur, ada nama anggota dewan dan kepala desa itu adalah data terbuka. Kepala desa punya hak untuk memverifikasi memfinalisasi bisa menghapus dan menambah.
“Data terbuka Bappeda bisa berubah,” pungkasnya.
Support by : PT Media Cakrawala FM
Baca juga :