Proyek DD Terabas Deadline | Radar Madura


PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menyoroti realisasi proyek fisik bersumber dari dana desa (DD). Indikasinya, tim kejari kemarin (22/6) turun ke dua desa di Kecamatan Pasean. Hasilnya, pengerjaan proyek fisik diketahui terabas deadline.

Kasi Intelijen Kejari Pamekasan Ardian Junaedi menuturkan, sudah ada dua kecamatan yang disambangi institusinya. Yakni, Kecamatan Larangan dan Pasean. Masing-masing kecamatan diambil beberapa desa sebagai sampel.

”Untuk hari ini (kemarin, Red) kegiatan kita di Kecamatan Pasean dan ambil sampel dua desa,” ujarnya.

Untuk Kecamatan Pasean, desa yang dikunjungi adalah Batu Kerbuy dan Dempo Barat. Hasilnya, terungkap bahwa ada desa yang belum mengerjakan proyek fisik. Padahal kegiatan tersebut masuk pada pencairan DD tahap pertama.

Menurut Ardian, kegiatan DD yang belum dikerjakan terbilang lambat. Pasalnya, sekarang sudah masuk pada proses pencairan DD tahap dua. ”Ya, termasuk lambat,” tegasnya.

Meski ada keterlambatan, Kejari Pamekasan mendorong desa segera menyerap anggaran DD yang sudah ada. Institusinya mendukung dan menyarankan penyerapan DD tersebut dipercepat.

”Anggarannya ada, cuma belum dikerjakan. Makanya kita dukung dan beri saran mempercepat penyerapan,” sambunya.

Dia juga mengingatkan kepala desa agar tidak takut menyerap DD. Tapi, harus menaati regulasi yang berlaku. ”Yang terpenting kegiatan fisiknya ada, pengerjaan sesuai perencanaan, serta bermanfaat bagi masyarakat,” ingatnya.

Ardian menjelaskan, monitoring ke desa-desa dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DD. Apalagi, sudah ada memorandum of understanding (MoU) antara Jaksa Agung RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

”Target kami sampai akhir tahun, akan memonitoring semua desa yang ada di Pamekasan,” terangnya.

Pria berdarah Madura itu menambahkan, institusinya tidak datang sendirian ke desa-desa. Kejari Pamekasan ditemani pejabat dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), inspektorat, dan pemerintah kecamatan.

Tujuannya, untuk memberikan pembinaan kepada pemerintah desa agar bisa menggunakan anggaran secara maksimal dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan. Di antaranya harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Anggaran DD harus terserap dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

”Kami memonitor kegiatan fisik yang dilaksanakan sesuai rencana penarikan dana (RPD). Ada juga kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan,” paparnya.

Kepala DPMD Pamekasan Fathorrachman belum memberikan tanggapan terkait hasil monitoring di Kecamatan Pasean tersebut. Saat dihubungi koran ini, yang bersangkutan tidak merespons meski terdengar nada sambung.

Sementara itu, Kades Batu Kerbuy Wulandari Utami Putri merespons pesan WhatsApp koran ini. Namun, Kades yang baru dilantik Mei lalu itu memilih bungkam saat ditanya tentang hasil monitoring yang dilakukan kejari, DPMD serta inspektorat. (bil/yan)



Dikutip dari: Sumber Berita (Naskah Asli)

Baca juga :