Selama Ramadan, Airlangga Minta Warga Tetap Antisipasi Persebaran Covid-19

[ad_1]

JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menuturkan, kegiatan ibadah selama bulan Ramadan di masjid sudah dibolehkan. Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk menunaikan ibadah salat tarawih maupun tadarus di masjid.

Menurut Airlangga, diizinkannya kegiatan di tempat ibadah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi PPKM pekan lalu. Namun, pemerintah meminta dilakukan langkah antisipatif untuk mencegah kasus Covid-19 kembali meningkat. “Salah satunya, tetap menjaga penerapan protokol kesehatan (prokes),” tuturnya.

Menko Bidang Perekonomian itu meminta kepala daerah dan forkopimda untuk melakukan upaya antisipasi persbaran Covid-19. Misalnya, menegakkan prokes di tempat-tempat ibadah. Terutama, saat pelaksanaan salat tarawih, tadarus, maupun Shalat Idul Fitri.

Pemda juga diminta meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap dan dosis ketiga atau booster, terutama untuk lansia. “Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, vaksinasi selama Ramadan tidak membatalkan puasa, sesuai dengan fatwa MUI,” tegas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, aparat keamanan juga diminta menegakkan ketentuan mudik Lebaran sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Yakni, syarat mudik Lebaran adalah vaksin dosis lengkap dan booster atau hasil negatif berdasarkan tes antigen bagi pemudik. “Khususnya pemudik dengan kendaraan pribadi, perlu dilakukan random check pada sejumlah titik pemeriksaan,” ucap Airlangga.

Selain itu, setiap pemda diminta menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca Ramadan dan Idul Fitri. Berdasarkan evaluasi pemerintah, angka reproduksi kasus efektif (Rt) Indonesia mengalami perbaikan di semua pulau, meski sebagian masih di atas angka 1.

Secara nasional, angka Rt turun menjadi 1,00 atau kategori penularan terkendali, jika dibandingkan sepekan sebelumnya yang masih di angka 1,09. Kasus harian dan kasus aktif juga telah menunjukkan tren penurunan di seluruh provinsi luar Jawa-Bali. Kecuali di Provinsi Papua yang masih belum menunjukkan tren penurunan.

Pada tingkat kabupaten/kota, empat di antaranya masih menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif. Yakni Kota Jayapura,Kabupaten Mimika, Nunukan, dan Aceh Besar.

Terdapat tiga provinsi dengan kasus aktif tertinggi. Namun angka bed occupancy ratio (BOR) terpantau masih memadai dan konversi TT Covid-19 di RS masih rendah. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.

“Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama 14 hari ke depan yaitu dari 29 Maret hingga 12 April 2022. Kriteria penerapan level PPKM di luar Jawa-Bali adalah berdasar level situasi pandemi Covid-19. Yaitu Transmisi Komunitas (jumlah kasus, kematian, dan rawat inap) dan kapasitas respons (testing, tracing, treatment/BOR),” pungkas Airlangga. (*/par)

[ad_2]

Dikutip dari: Sumber Berita (Naskah Asli)

Baca juga :