Walhi Tegaskan Gugatan PTUN PT Bumi Sari Tidak Diterima



BANYUWANGI – Putusan sidang gugatan antara PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melawan Kepala Desa (Kades) Pakel Mulyadi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Senin lalu (10/1), mendapatkan perhatian dari elemen masyarakat. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Organisasi gerakan lingkungan ini menilai gugatan dengan nomor registrasi 156/G/2021/PTUN.Sby tersebut tidak dapat diterima.

Gugatan yang diajukan oleh Bumi Sari pada 11 Oktober 2021 dan didaftarkan pada 12 Oktober 2021 hingga diperbaiki pada 18 Oktober 2021, intinya menggugat surat keterangan Kades Pakel dengan nomor 593/315/429.422.06/2018 yang  sudah tidak ada lagi objeknya.

”Surat keterangan Kepala Desa Pakel yang oleh warga dianggap tidak berguna bagi warga Desa Pakel tersebut ternyata dicabut oleh Kepala Desa Pakel dengan surat keterangan nomor: 593/163/429.522.06/2021 tentang pencabutan terhadap surat keterangan Kepala Desa Pakel,” tegas Subagyo, ketua tim kuasa hukum Kepala Desa Pakel.

Sekadar diketahui, tim tersebut tergabung dari beberapa lembaga dengan nama Tekad Garuda. Anggotanya terdiri Walhi dan LBH Surabaya. Selain Kades Pakel, tim tersebut juga membersamai Rukun Tani Sumberejo, Desa Pakel

Subagyo menjelaskan, surat keterangan Kepala Desa Pakel tersebut menerangkan, terdapat ratusan hektare tanah di wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel telah lama dikuasai oleh PT Bumi Sari, mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu dengan Desa Pakel sampai dengan jembatan Patrang perbatasan Desa Kluncing dengan Desa Pakel.

Kedua, kawasan hutan yang dikuasai atau dikelola oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat yang sebelah timur berbatasan dengan Desa Macanputih, Kecamatan Kabat dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon adalah tanah yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel.

”Bumi Sari menuduh bahwa Surat Keterangan Kepala Desa tersebut menjadi dasar bagi warga Desa Pakel untuk menguasai dan menggarap tanah sengketa seluas sekitar 270 hektare,” katanya.

Menurut Subagyo, tuduhan pihak Bumi Sari perihal warga menguasai lahan berdasarkan surat keterangan kepala desa tidak benar. Alasan pertama, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel tersebut tidak pernah dipublikasikan di pengumuman desa. Sehingga, secara umum warga Desa Pakel tidak mengetahui Surat Keterangan Kepala Desa Pakel tersebut.

Kedua, warga Desa Pakel dalam menguasai dan menggarap tanahnya berdasarkan Surat dari Pemerintah Hindia Belanda, yakni Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929 atau Akta Penunjukan, 11 Januari 1929, di mana pemerintah sejak zaman Hindia Belanda telah mengizinkan masyarakat Desa Pakel (dahulu Desa Sumberejo Pakel) untuk menggarap tanah seluas 4.000 bahu atau sekitar 3.000 hektare. ”Selain itu, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 juga menyatakan tanah hak guna usaha (HGU) milik penggugat tidak berada di wilayah Desa Pakel,” terangnya.

Tim kuasa hukum Kades Pakel menduga bahwa Bumi Sari telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan perkebunan di luar areal tanah HGU-nya, yakni masuk ke wilayah tanah yang digarap warga Desa Pakel.

Di dalam persidangan terungkap sebagaimana diterangkan para saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Kepala Desa Pakel, bahwa sekitar tahun 1980-an telah terjadi pemindahan paksa warga Desa Pakel yang ada di Pongkor, di bagian tanah yang kini menjadi sengketa.

”Dugaan paksaan itu dilakukan dengan cara menakut-nakuti, bahwa apabila warga tidak meninggalkan tanahnya di Pongkor maka mereka dianggap sebagai anggota PKI. Namun setelah Orde Reformasi, warga Desa Pakel dan warga di luar Desa Pakel yang dahulunya bermukim dan bertani di tanah sengketa tersebut kembali berjuang untuk dapat menggarap tanahnya kembali,” jelasnya.

Subagyo menambahkan, warga Desa Pakel dengan pengetahuan dan bukti yang dimilikinya sangat yakin dengan dugaannya bahwa Bumi Sari telah melakukan kegiatan perkebunan di luar areal tanah HGU-nya. ”Warga Desa Pakel merasa mendapatkan kemenangan, sebab Bumi Sari telah keliru dalam mengajukan gugatannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, gugatan yang diajukan PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kepada Kades Pakel Mulyadi di PTUN Surabaya, memasuki sidang terakhir dengan agenda kesimpulan, Senin (11/1). Dalam persidangan itu, majelis hakim menetapkan permohonan penggugat tidak dapat diterima. Objek sengketa berupa surat keterangan Kades Pakel Mulyadi dengan nomor 593/315/429.422.06/2018, tertanggal 11 Mei 2018 telah dicabut. Pencabutan itu sesuai nomor 593/163/429.522/2021, tertanggal 8 Desember 2021 dan dilakukan saat masih dalam proses gugatan berlangsung. ”Putusannya menyatakan tidak diterima gugatan penggugat, karena objek yang menjadi sengketa sudah dilakukan pencabutan oleh pihak tergugat,” ujar Humas PTUN Surabaya Himawan Krisbiantoro. 



Dikutip dari: Sumber Berita (Naskah Asli)

Baca juga :