Pemkab-Polres Jombang Sinergi Dampingi Korban Pencabulan Mojowarno

[ad_1]

JOMBANG – Pemkab Jombang bersama Polres Jombang terus bersinergi untuk pendampingan dan perlindungan hak bagi korban pencabulan. Salah satunya seperti yang dilakukan kepada Melati,12, korban pencabulan asal Kecamatan Mojowarno yang hingga kini hamil tujuh bulan.

“Untuk kasus persetubuhan anak di Mojowarno, hingga kemarin kami masih melakukan pendampingan kepada korban dan keluarganya,” terang Nurkamalia, Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Jombang.

Kamalia menjelaskan, sejak kasus ini mencuat dan pihaknya menerima laporan Juli 2021 lalu, Pemkab Jombang mengaku tak pernah angkat tangan. Pendampingan baik secara fisik maupun psikis terus dilakukan kepada korban.

Untuk pendampingan fisik dan kesehatan misalnya, Kamalia menyebut pendampingan dari petugas bidan, puskesmas, RSUD Jombang hingga RSUD Dr Soetomo sudah dilakukan secara berjenjang. “Kandungannya, kesehatan ibunya serta kejiwaan korban juga kita pantau terus,” tambahnya.

Hasil terakhir menyebutkan, kandungan korban kini telah memasuki usia tujuh bulan. Namun Kamalia menyebut, kondisi korban sudah jauh lebih stabil dan sehat secara fisik. “Pendampingan psikolog dan psikiater juga terus dilakukan,” lontarnya.

Hingga bayi yang dikandung korban dilahirkan nanti, Kamalia juga menyebut seluruh ha katas kesehatan sang ibu juga bayinya akan ditanggung Pemkab Jombang. Sampai lahir nanti, semua layanan kesehatan, juga akan diberikan secara gratis,” tambah Nurkamalia.

Setelah lahirpun, pihaknya menyebut akan terus memberikan pendampingan. Untuk sang ibu, sebagai anak Melati akan diupayakan mendapatkan haknya, baik hak tumbuh kembang  maupun hak untuk pendidikan dan privasinya. “Sesudah melahirkan, akan kita tindaklanjuti untuk pendampingan sampai dia bisa bersekolah kembali,” imbuhnya.

Sementara untuk si jabang bayi, Kamalia menyebut akan tetap melakukan motivasi agar pihak keluarga mau merawatnya dengan baik. Namun, jikapun tidak bisa, Pemkab Jombang sudah menyiapkan langkah alternatif. “Kalau orang tua tidak mampu ataupun tidak mau kita akan carikan alternatif anak itu tetap mendapatkan haknya’termasuk hak sipil dan dokumen kelahiran dan lainnya.

Terpisah, Polres Jombang melalui Kasi Humas Iptu Qoyum Mahmudi menjelaskan, hingga kemarin timnya terus bersinergi dengan Pemkab Jombang dalam kasus ini. Proses penegakan hukum, juga masih terus berjalan. “Sekarang prosesnya sudah masuk persidangan, dan pelaku persetubuhan juga segera menghadapi vonis,” ungkapnya.

Pihaknya, juga memberikan klarifikasi soal kabar terkait penolakan pemberian rekomendasi aborsi gagal yang sempat diajukan keluarga korban dan pendamping. Menurut Qoyum, keputusan itu diberikan setelah rapat bersama tim P2TP2A dalam case conference. “Jadi itu keputusan bersama yang diambil baik dari kepolisian, Pemkab Jombang, LSM Pendamping juga advokat yang ikut di dalamnya, bukan keputusan kami pribadi,” lontarnya.

Tak direstuinya proses aborsi legal itu, disebutnya lantaran usia kandungan korban yang sudah melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang. Sehingga berdasar pada keterangan ahli dan serangkaian pemeriksaan kesehatan dan hukum yang ketat rekomendasi dari tim tidak bisa diberikan.

“Jadi kita tidak bergerak semata-mata saja, kita juga perhatikan pendapat dari banyak pihak ahli, ahli kesehatan, ahli hukum dan sebagainya, keputusannya kandungan tidak bisa diakhiri, dan karena itu, pendampingan harus terus dilakukan,” pungkasnya.

[ad_2]

Dikutip dari: Sumber Berita (Naskah Asli)

Baca juga :